Peningkatan Eksistensi BPP Sebagai Sumber Data

udin abay | Sabtu, 26 Mei 2018 , 23:38:00 WIB

Swadayaonline.com - Perubahan Kelembagaan penyuluhan pertanian di Indonesia dapat dikatakan paling dinamis. Adanya perubahan tentunya untuk mendapatkan format yang tepat, menyesuaikan perkembangan jaman, atau agar lebih efisien dan efektif atau juga menyesuaikan dengan kebutuhan. Adanya  penyesuaian Susunan Organisasi Tata Kerja (SOTK) pemerintahan di daerah sesuai dengan PP Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, kedudukan BPP di tingkat kecamatan tidak akan berubah fungsi sebagai lembaga fungsional. BPP diharapkan tetap melaksanakan tugas dan fungsi penyuluhan pertanian. Diharapkan BPP juga menjadi pos simpul koordinasi posko pembangunan pertanian tingkat kecamatan.  

Untuk memperkuat Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) sebagai basis penyuluhan tingkat kecamatan dan pos simpul koordinasi pembanguna pertanian, Pemerintah melalui Kementerian Pertanian (Kementan) telah menyiapkan sejumlah langkah jitu.  Data Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Pertanian (BPPSDMP) Kementan menyebutkan, saat ini ada sekitar 5639 Balai Penyuluhan Pertanian yang tersebar di kecamatan seluruh Indonesia.  Beberapa strategi yang diterapkan oleh Kementan untuk memperkuat BPP dimulai dari dukungan dana, peningkatan peran operasional hingga dukungan sumberdaya manusia. 

Peran operasional BPP sebagai sumber data pertanian tingkat kecamatan perlu ditingkatkan sehingga bagi stakeholder yang membutuhkan data pertanian daerah bisa langsung mendapatkan secara online. Sistem Informasi Manajemen Penyuluhan Pertanian merupakan salah satu upaya Kementerian Pertanian melalui BPPSDMP untuk menyediakan bank data yang berkaitan dengan ketenagaan, BPP, Poktan dan Gapoktan, materi-materi penyuluhan serta berita-berita yang berkaitan dengan kegiatan penyuluhan secara nasional. 

Sejalan dengan hal tersebut Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Papua berinisiatif untuk melaksanakan kegiatan  peningkatan demonstrasi alat teknologi informasi di BPP.  Bergabungnya Bidang Penyuluhan dengan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Papua sejak Februari 2017 mendorong berbagai pihak terkait untuk melakukan identifikasi dan verifikasi kelembagaan dan ketenagaan. Janni Loupatty, SP Kepala Sub Kelembagaan Bidang Penyuluhan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Papua mengatakan, “Dari hasil verifikasi  data sementara ini telah teridentifikasi  109 BPP di Provinsi Papua”.

Disampaikan oleh Janni Loupatty “Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Papua memfasilitasi sarana dan prasarana di 5 BPP serta pelatihan input data simluhtan dan siluhtan kepada admin baik di kabupaten maupun kota. Pada tahun 2018 ini ada 5 BPP dijadikan BPP Model (percontohan) yakni BPP Tanah Miring di kabupaten Merauke, BPP Yapsi di kabupaten Jayapura, BPP Nabire Barat di kabupaten Nabire, BPP Sawar Jaya di kabupaten Waropen dan BPP Skanto di kabupaten Keerom. Salah satu alasan 5 kabupaten ini dipilih sebagai BPP model karena di lokasi ini telah didukung oleh jaringan provider. Masing-masing BPP akan mendapatkan fasilitasi  PC, Wifi Modem, Printer. LCD Proyektor, Lemari File masing-masing 1 (satu) unit”. 

Kedepan, kegiatan ini akan terus dilanjutkan keseluruh BPP di Provinsi Papua. “Namun, bertahap karena kami juga harus mengajukan anggaran sesuai dengan perkembangan data dilapangan”, tambah Janni Loupatty.

Selain peningkatan sarana dan prasarana hal terpenting dan menjadi utama adalah peningkatan kompetensi bagi penyuluh pertanian perlu dilakukan baik oleh BPP maupun oleh pusat. Adanya fasilitasi pelatihan  tentang Sistem Informasi Manajemen Penyuluhan Pertanian khususnya Simluhtan, Cyberextension, Evaluh dan Siluhtan diharapkan dapat mempercepat proses updating data serta laporan perkembangan data seperti data LTT, data Upsus dan data OPA, ungkap Jani Lupati. “Kedepan, semoga tidak ada keterlambatan pelaporan dari Papua, tegasnya”. 

Sebagai tempat interaksi para penyuluh pertanian, pelaku utama dan pelaku usaha pertanian guna,keberlangsungan BPP harus didukung oleh berbagai pihak tidak hanya pemerintah pusat, dukungan pemerintah daerah pun menjadi ujung tombak keberhasilan BPP. Hal ini sudah dibuktikan oleh Pemerintah Provinsi Papua, diharapkan hal ini dapat menular ke provinsi-provinsi lainnya. Kita wujudkan BPP sebagai garda terdepan dalam pengawalan dan sinergi program-program pembangunan pertanian, terutama mewujudkan kedaulatan pangan dan kesejahteraan petani secara cepat,tepat dan akurat. SY/NL