Swadayaonline.com - Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman gencar menggalakkan program swasembada bawang putih pada 2021. Mengacu pada roadmap, untuk swasembada membutuhkan produksi bawang putih 550 ribu ton dengan areal tanam 80 ribu hektare. (1/6/2018)

“Program ini harus dikejar dan diwujudkan.  Kita harus mampu membalikkan dari kondisi saat ini 96 persen konsumsi bawang putih dipenuhi dari impor dan pada 2021 menjadi swasembada bahkan ekspor.  Bila luas tanam 2017 hanya 2 ribu hektare maka tahun 2021 harus dikejar mencapai 80 ribu hektare,” demikian ditegaskan Amran usai memimpin upacara perayaan Hari Lahir Pancasila di Kantor Pusat Kementerian Pertanian, Jakarta, Jumat (1/6/2018).

Amran menjelaskan untuk mencapai target swasembada telah dilakukan identifikasi potensi lahan sesuai agroekosistem luas 600 ribu hektare, disediakan benih unggul,  menggenjot luas tanam dan pengendalian importasi.  Setiap importir dikenakan wajib tanam dan berproduksi 5 persen dari volume permohonan rekomendasi impor. Pengembangan luas tanam diperoleh dari dukungan APBN, swadaya petani, investor maupun wajib tanam importir.

“Membangun pertanian tidak hanya menata aspek teknik nya saja, melainkan membenahi tata kelolanya,” jelasnha.

“Sesuai arahan Bapak Presiden RI, kita membenahi secara komprehenship termasuk proses bisnisnya dan reformasi mental. Nilai tambah pada hilirisasi dan tata niaga harus diraih untuk kesejahteraan petani,” tambahnya.

Amran mengungkapkan tata niaga bawang putih terus dibenahi, banyak ditemukan anomali dalam tata niaga. Ada beberapa pihak mempermainkan harga sehingga merugikan konsumen dan petani. Imbasnya, A
aroma busuk mafia sudah tercium sejak awal.  Hal ini terlihat dari tingginya marjin pelaku usaha.  

“Harga di China Rp 5.600 perkg, harga bersih masuk Indonesia berkisar 8 hingga 10 ribu perkg, sedangkan harga di konsumen dipermainkan mahal pernah mencapai Rp 45 hingga 50 ribu perkg.  Ini kan setahun mereka bisa menangguk untung Rp 19 triliun.  Keuntungan ini sangat fantastik dinikmati segelintir orang dan menyengsarakan jutaan rakyat,” ungkapnya.

Indikasi permainan diduga juga terjadi pada pelaksanaan wajib tanam.  Ini terkonfirmasi dari laporan staf Kementan yang berada di lapangan, disuap agar lolos tidak melakukan wajib tanam.  Uang gratifikasi  dari importir yang disogok ke staf Kementan, langsung disetor dan dilaporkan ke KPK. 

“Kita harus bersih bersih dan sikat habis mafia pangan. Bagi 26 importir yang sudah mendapat ijin impor 2018,  terus kami evaluasi, apabila terbukti melakukan kartel, tidak  segan segan mem-blacklist beserta group perusahaannya.  Demikian juga bagi importir yang tidak melakukan wajib tanam, langsung di blacklist perusahaannya,” sebut Amran.

Amran menyebutkan blacklist diberlakukan bagi perusahaan yang bermasalah dengan hukum, impor tidak sesuai peruntukan,  mempermainkan harga sehingga dispasritas tinggi 500 hingga 1000 persen, manipulasi wajib tanam dan lainnya. Kementan mendukung penuh upaya penegakan hukum.  Kami memberi apresiasi kepada jajaran Polri beserta Satgas Pangan.  Kini lebih dari 497 kasus pangan diproses hukum.

Bagi perusahaan importir nakal yang pemiliknya telah ditetapkan tersangka oleh Polri kemarin yaitu PT PTI, PT TSR, PT CGM, PT FMT dan PT ASJ, langsung kami blacklist.  Perusahaan dan kroninya kami tutup, tidak boleh bisnis di sektor pangan.

“Bertepatan dengan hari Lahir Pancasila ini, saya serukan perangi mafia pangan. Tutup perusahaan nakal, dan buka pintu lebar lebar bagi perusahaan dan investor yang profesional dan berintegritas,” sebutnya.

Lebih lanjut Amran menegaskan tata kelola pangan diperbaiki dengan kebijakan baru.  Perusahaan yang diblacklist PT. PTI, PT TSR, PT CGM, PT FMT dan PT ASJ digantikan dan dipersilakan BUMD Sumbar, Jabar, Jatim, NTB  Perusda Sulsel, BUMN maupun perusahaan lokal masuk ke dalam bisnis bawang putih. Bila di pasar terjadi gejolak harga, mereka akan menstabilkan harga dengan operasi pasar. 

“Merekapun wajib tanam bermitra dengan petani. Pola kemitraan petani diyakini menguntungkan kedua belah pihak,” tegasnya.

Direktur Sayuran dan Tanaman Obat, Ditjen Hortikuktura, Kementerian Pertanian (Kementan), Prihasto, Setyarto menambahkan pada era kepemimpinan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman ini tidak henti-hentinya melakukan bersih-bersih dari korupsi. Bersih-bersih ini tidak hanya bagi kalangan intern pegawai Kementan, melainkan juga bagi pihak pihak yang terkait pertanian.

“Iya sikat habis tidak pandang bulu bagi semua pihak yang bermain main di sektor pertanian,” katanya.

Ia menegaskan sejak dulu salah satu yang diawasi ketat oleh Amran adalah pelayanan perijinan. Proses pemberian rekomendasi impor komoditas strategis khususnya bawang putih dimana terdapat kebijakan pemerintah terkait wajib tanam dan wajib menghasilkan 5 persen oleh pelaku usaha impor. 

“Bau busuk permainan impor bawang putih telah diendus Amran. Ada upaya beberapa pihak untuk memberikan sejumlah uang kepada staf lapang, agar terhindar dari kewajiban tanam ini,” kata Prihasto.

Menurutnya, hal ini terkonfirmasi setelah salah satu staf melaporkan sejumlah uang dalam jumlah besar yang diterimanya dan telah dilaporkan kepada KPK sebagai bentuk suap dan gratifikasi. Pungli bawang putih sebesar Rp. 2000-3000 per kilogram untuk perizinan impor bawang putih. Sehingga jika total impor yang dikeluarkan sebesar 500 ribu ton setiap tahunnya, maka terdapat uang panas sebesar 1 Triliun rupiah yang diberikan kepada oknum yang tidak bertanggungjawab

“Adanya gratifikasi, suap dan sebagainya berujung pada justifikasi pelaku untuk menaikkan harga komoditas impor yang pada akhirnya akan membebani masyarakat karena harga tinggi, merugikan negara dan  menyengsarakan rakyat utamanya petani,” ujarnya.

Sementara itu, Ekonom senior Rizal Ramli mengakui keberhasilan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dalam membela petani Indonesia. Hal ini disampaikan oleh Rizal Ramli saat menggelar pertemuan bersama Menteri Pertanian dengan Asosiasi Pengusaha Bumi Putra Nusantara Indonesia, kemarin (31/5).

Menurut Rizal Ramli, Menteri Amran sangat berpihak terhadap nasib petani Indonesia dan sangat all out dalam meningkatkan kedaulatan pangan di Indonesia, meski banyak tekanan dari pihak pemegang kuota impor.

“Pertemuan dengan Mentan, saya sangat apresiasi keberpihakan Pak Amran terhadap nasib petatani seluruh Indonesia. Kebijakan yang diambil all out untuk meningkatkan kedaulatan pangan, walaupun terlalu banyak kepentingan, terutama oleh pemegang kuota impor yang dengan sengaja menciptakan kelangkaan buatan atau artificial scarcity,” kata Rizal Ramli.

Dikatakan mantan Menteri Kemaritiman itu, ciri-ciri aktiviciel skalcity ini tak sejalan dengan kebutuhan bangsa saat ini, dimana impor tak begitu dibutuhkan. 

“Ciri-ciri aktiviciel skalcity sebetulnya kebutuhannya tak benar-benar butuh impor, tapi bulog dulu tak melakukan aktivitas pasar yang cukup agar naik ya jastifikasi untuk impor,” ujarnya.

Apabila hal ini terus dibiarkan, kata Rizal, maka Indonesia akan terus ketergantungan dengan impor. Bahkan, para petani Indonesia ke depan akan menurunkan hasil produksi mereka lantaran kebijakan impor dilakukan saat petani melakukan panen raya.

“Timing dari impor selalu diupayakan dalam waktu panen, sehingga terjadi apa yang disebut perpecual dependent, ketergantungan terus menerus. Kalau misalnya impor bawang dilakukan saat panen bawang, petani bawang tahun depan akan mengurangi produksinya, karena tidak menguntungkan,” sebutnya.

“Makin lama makin terus, nanti impor ini kan makin banyak lagi tahun depan dan ini kejam sekali, karena merugikan petani. Tapi sekaligus membuat Indonesi kaya lehernya dijerat karena ketergantungan impor,” sambunya.

Olehnya itu, ekonom senior ini berharapan besar pada Menteri Amran untuk membenahi semua kesalahan-kesalahan ini, supaya pertanian Indonesia makin maju. Pasalnya, alam Indonesia sangat baik, dimana matahari sepanjang tahun bersina, hujan banyak yang bisa menjadikan Indonesia sebagai gudang pangan di Asia.

“Nah saya menaruh harapan banyak kepada Mentan, karena beliau ingin membenahi semua supaya indonesia pertaniannya maju. Karena matahari sepanjang tahun, hujan banyak, kita harusnya bisa jadi gudang pangan untuk asia,” harapnya.

“Karena permainan mafia, boro-boro gudang pangan, kita malah ketergantungan impor. Jadi saya mendukung langkah-langkah yang telah diambil dan muda-mudahan Pak Presiden Jokowi juga dapat mengapresiasi Mentan,” tambahnya.

Rizal Ramli pun mengakui kehebatan Menteri Amran yang berhasil melakukan ekspor pada beberapa komuditi yang belum pernah dilakukan oleh Pemerintahan sebelumnya.

“Ya, didalam beberapa hal ada kemajuan, peningkatan produksi, ekspor beberap Komuditi yang belum pernah diimpor,” tutup Ketua Dewan Pembina Asosiasi Pengusaha Bumi Putra Nusantara Indonesia. SY/HMSJ