Provinsi Aceh Kembali Gelar Jambore Penyuluh Pertanian

udin abay | Senin, 05 November 2018 , 11:08:00 WIB

Swadayaonline.com - Kualitas dan kapasitas penyuluh pertanian perlu didukung oleh sistem penyuluhan yang berkualitas, kredibel dan professional.  Seorang penyuluh pertanian harus bisa merubah mindset dalam rangka melaksanakan tupoksi penyuluh. Peningkatan pengetahuan, wawasan dan keterampilan dan harus lebih merupakan tanggung jawab penuh dari seorang penyuluh. Salah satu upaya untuk peningkatan kualitas dan kapasitas penyuluh di Provinsi Aceh maka dilaksanakan Jambore Penyuluh Pertanian Tahun 2018.  Acara yang diikuti kurang lebih 3.000 penyuluh dari seluruh Acehberlansung selama 3 hari (4-6 November 2018)  dibuka oleh PLt. Gubernur Provinsi Aceh, Nova Iriansyah di halaman Gedung Olahraga dan Seni (GOS) Meulaboh, Aceh Barat pada hari minggu, 4 Nopember 2018 dan dihadiri oleh  Asisten II Setda Aceh, dr Taqwallah MKes, Inspektur Aceh, Kepala biro di lingkungan Setda Aceh, dan kepala SKPA terkait, Kepala Badan PPSDMP Kementerian Pertanian, Ketua Umum Perhiptani Indonesia, Ketua KTNA serta sejumlah Bupati dari berbagai kabupaten di Aceh. 
 
Dalam sambutannya, Plt Gubernur memaparkan bahwa struktur Perekonomian Aceh masih didominasi tiga sektor utama, yaitu sektor pertanian 29,63 persen, diikuti sektor Perdagangan,Hotel dan Restoran sebesar 16,28 persen, serta sektor administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial wajib sebesar 9,99 persen.Secara makro, kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB cukup tinggi, namun secara mikro ada persoalan yang sangat fundamental menyangkut kesejahteraan petani. 

Pendapatan petani relatif lebih rendah dibandingkan pendapatan penduduk di sektor industri, pengolahan maupun jasa. Hal ini dikarenakan para petani secara umum melakukan usaha tani hanya sebatas on-farm saja, sedangkan off-farm banyak dilakukan oleh pelaku industri. Sejalan dengan hal tersebut, Program Aceh Meugo dan Aceh Troe harus mampu dimaknai oleh Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh melalui peningkatan produksi dan produktivitas hasil pertanian dan perkebunan, dengan mengelola sumberdaya alam dan sumber daya manusia melalui intensifikasi dan ektensifikasi dengan menggunakan inovasi teknologi dan mekanisasi.

Keberhasilan yang dicapai oleh para petani dalam peningkatan produksi, dinilainya tidak terlepas dari kerja keras penyuluh pertanian dalam melakukan pengawalan dan pendampingan kepada para petani. “Untuk itu, pada kesempatan ini, saya menyampaikan penghargaan yang tinggi kepada para Penyuluh Pertanian,
baik PNS, THL-TB, Penyuluh Pertanian Swadaya, Petugas Pertanian lainnya serta Pimpinan Balai Penyuluhan Kecamatan, yang telah melaksanakan peran yang strategis dalam kegiatan penyuluhan melalui pendampingan bagi petani, kelompok tani, gabungan kelompok tani dan kelembagaan ekonomi petani,” tambahnya. 

Di akhir sambutannya Plt Gubernur berpesan kepada para Penyuluh pertanian, agar jangan hanya terpaku pada peningkatan produksi. Penyuluh pertanian masih dituntut untuk meningkatkan perannya dalam mengembangkan dan memberdayakan para petani,meningkatkan akses sosial yang dapat memberikan informasi pasar dan teknologi, dan dapat menghasilkan produk yang bermutu serta mampu mengembangkan diri untuk menjadi pengelola usaha agribisnis yang handal dan mandiri. Saya berharap, melalui Jambore Penyuluh Pertanian ini, semangat dan upaya mewujudkan hal tersebut dapat segera direalisasikan.
Dikesempatan yang sama, Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP), Momon Rusmono menyampaikan Kegiatan utama ekonomi di perdesaan sebagian besar mengandalkan bidang pertanian yang pada akhirnya dapat mendorong perekonomian secara nasional. Desa sebagai wilayah sentra produksi pertanian adalah pemasok bahan pangan dan bahan keperluan industri yang perlu diperkuat agar dapat berkesinambungan memainkan peran tersebut. Pengembangan tersebut menjadi landasan dari penumbuhkembangan Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Desa atau sering dikenal dengan Pos Penyuluhan Desa/Kelurahan (Posluhdes). Penumbuh-kembangan Posluhdes di desa/kelurahan potensi pertanian diharapkan dapat mempercepat upaya peningkatan kemampuan masyarakat perdesaan khususnya pelaku utama dan pelaku usaha.
Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian berkomitmen menumbuhkembangkan Posluhdes. Posluhdes merupakan kelembagaan penyuluhan fungsional dan non formal yang dimiliki dan dikelola oleh petani sebagai tempat bertemunya petani dan penyuluh. 
“Keberadaan Posluhdes sangat berhubungan erat dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa bahwa Desa mendayagunakan Lembaga Kemasyarakatan Desa. Berdasarkan hal tersebut, maka Posluhdes merupakan Lembaga Kemasyarakatan Desa yang dapat diusulkan dibentuk dalam musyawarah desa dan ditetapkan dalam Peraturan Desa. Tahun ini Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian menargetkan sejumlah 32.000 Posluhdes dapat dibentuk se-Indonesia. Hal ini mengingat, Posluhdes berperan penting dalam memberdayakan seluruh kelembagaan pelaku utama dan pelaku usaha yang bergerak di bidang pertanian.
Posluhdes dapat sebagai wadah Penyuluh PNS, THL-TB Penyuluh Pertanian, Penyuluh Swasta dan Swadaya serta pelaku utama dan pelaku usaha di perdesaan sebagai tempat berdiskusi, merencanakan, melaksanakan, dan memantau kegiatan penyuluhan dan pembangunan di desa/kelurahan masing-masing. Untuk itu, saya meminta Bupati/Walikota se-Provinsi Aceh untuk mendorong Desa/ Kelurahan dapat membentuk Posluhdes”, pesan Kabadan.
Saya berharap optimalisasi peran Posluhdes sebagai kelembagaan penyuluhan terdepan dan Penyuluh Pertanian Swadaya sebagai mitra pemerintah untuk memberdayakan masyarakat perdesaan, tambah Kabadan. SY/NL