Terus Merugi, Peternak Rakyat Demo Istana

udin abay | Kamis, 30 Maret 2017 , 18:48:00 WIB

Swadayaonline.com - Sekretariat Bersama Penyelamatan Peternak Rakyat dan Perunggasan Nasional (Sekber PPRPN) serta Aliansi Senat Mahasiawa Peternakan melakukan aksi demo di depan Istana Presiden menuntut kebijakan yang pro peternak rakyat. Regulasi yang dijanjikan pemerintah pemerintah tidak berjalan dengan baik, sehingga usaha peternakan rakyat terus mengalami kerugian.(30/3/2017)

Masing-masing perwakilan peternak dari berbagai daerah yang hadir, dalam orasinya meminta kepada Presiden Joko Widodo untuk menaikkan harga jual ayam hidup baik broiler maupun pejantan dan telur diatas HPP peternak, meminta kepada pemerintah untuk mensubsidi pakan ternak unggas broiler, layer, dan pejantan, seperti subsidi pupuk dan mesin pertanian yang diberikan pemerintah kepada petani.

Selain itu pendemo juga meminta perusahaan integrasi menstabilkan supply dan demand dengan upaya mengurangi chick in, afkir dini dan cutting PS. Untuk sementara waktu meminta kepada pemerintah untuk tidak mengeluarkan izin impor GPS sampai situasi kondusif bagi perbaikan nasib peternak unggas rakyat, serta moratorium kandang close house bagi perusahaan besar dan aviliasinya yang melakukan pola kemitraan dan budidaya internal farm sesuai MoU tanggal 21 Maret 2016 yang difasilitasi Kementan berama industri dan asosiasi perunggasan.

Pemerintah juga diminta menjaga ketersediaan jagung dengan harga yang terjangkau, pemodal kuat jangan investasi di segmen budidaya, menstop impor tepung telur, melakukan pengembangan sektor hilir dan ekspor bagi pelaku integrasi vertikal dan pasar tradisional menjadi hak peternak rakyat. Menerbitkan segera petunjuk teknis dan pelaksanaan Permentan 61 tahun 2016 agar bisa diaplikasikan untuk peternak unggas rakyat. Mencabut UU No.18 tahun 2009 jo UU.41 tahun 2014 tentang peternakan dan kesehatan hewan dan keluarkan Perpu, serta terbitkan Keppres yang senafas dengan Keppres tahun 1990 tentang alokasi budidaya.

Ayam Makan Rumah

Tak hanya peternak ayam broiler, peternak ayam layer (petelur) dan pejantan sampai saat ini juga mengalami kerugian. Pameo “ayam makan ayam” atau “ayam makan rumah” hampir terjadi disemua level peternak unggas rakyat. Tak kurang peternak ayam broiler menanggung kerugian selama 2 bulan terakhir sebesar 1,2 trilyun dan kerugian peternak layer sebesar 1,68 trilyun. Jika kondisi ini terus berlanjut, bisa dipastikan peternak unggas rakyat akan hilang dari Indonesia.

Ketua Paguyuban Peternak Rakyat Nasional (PPRN), Rofi Asyifun, mengatakan sudah banyak rapat dan pertemuan yang dilakukan dengan kementerian, asosiasi, tapi hasilnya masih mengandung solusi jangka panjang. “Kami ingin meminta solusi kepada Presiden untuk memberikan solusi jangka pendek. Karena kami sudah tidak kuat bertahan, 7 bulan sudah mengalami kerugian. Harga dibawah HPP produksi, harga telur khususnya mengalami kerugian Rp. 300-400/kg. Kita sudah tidak bisa bertahan, komponen jagung yang harusnya dibawah 3000/kg, kami minta untuk disubsidi dengan ketersediaan yang stabil dengan harga Rp. 2500/kg,” tegasnya.

Sekarang harga jagung menurutnya, Rp. 4200-4300/kg, tapi kami berterima kasih kepada Bulog melalui Operasi Pasar (OP ) bisa menjual Rp. 4000/kg sampai gudang, ini sangat membantu, walaupun masih jauh dari tuntutan yang peternak inginkan. “Yang menyakitkan jagung Indonesia lokal, mau diekpsor keluar negeri, itu sangat menyakitkan. Kami di desa banyak petani jagung gagal panen dan supply kurang, apalagi di Blitar membutuhkan 1000 ton/hari itu tidak mampu disediakan,” ujar Rofi.
 
Sementara itu Wakil PPRN, Sukarman mengataan bahwa harga telur terus terkena, murahnya harga telur karena adanya impor tepung telur yang dilakukan Kemendag. “Kami juga sangat terpukul dengan beredarnya telur breeding dengan harga 4000 dibawah harga peternak. Padahal telur breading tidak boleh beredar dipasar, tapi nyatanya peredaran tersebut masih ada. Kami juga ingin budidaya unggas diserahkan kembali ke rakyat, karena pabrik sekarang ini menguasai semuanya. Kalau pemerintah ingin telur murah, maka harga jagung diturunkan sehingga harga telur bisa Rp. 15.000,” ujarnya.

Selama ini peternakan bergabung di Kementan dan banyak subsidi pertanian yang diberikan, tapi peternakan tidak dapat apa-apa. Kita ingin keadilan, dengan mengurangi harga jagung dengan subsidi. “Katanya ada panen raya jagung di luar Jawa, tapi kenapa tidak dimasukan ke pulau Jawa melalui bulog. Kalau bulog bisa menyerap dan biaya operasionalnya dibantu pemerintah, maka peternak bisa mendapat harga jagung yang murah,” tegas Sukarman.

Permentan Belum Terealisasi

Ketua Umum Gabungan Organisasi Peternak Ayam Nasional (Gopan), Herry Dermawan, mengungkapkan bahwa usaha ayam potong selama dua tahun yaitu sejak 2014, rugi terus. Modal peternak Rp. 18.000 harga dikandang, dijual dengan harga Rp. 13.000 bahkan pernah Rp. 10.000, hal tersebut karena over supply. Bisnis Ayam itu dikuasai 80 persen oleh pengusaha besar/integrator, mereka punya pabrik pakan, pembibitan, tapi juga budidaya. Mereka punya ayam jutaan, sedang kita ribuan, tapi jualnya ditempat yang sama yaitu di pasar becek, makanya kita kalah bersaing.

“Kita beli pakan dan bibit ke integrator, sedangkan mereka punya pakan sendiri, maka sudah otomatis kita kalah bersaing. Saat ini tidak ada peraturan yang membela peternak rakyat, misalnya peternak besar mau pelihara ayam ratusan jutapun tidak melanggar undang-undang lalu bagaimana dengan nasib peternak rakyat. Kita sudah bosan dengan janji pemerintah, maka kita ingin demo ini bisa di temui Presiden agar ada solusi untuk keberlanjutan usaha pernak rakyat yang terus merugi,” tegas Herry.

Herry menambahkan bahwa dalam Permentan 61 belum ada dampak yang dirasakan, disebutkan perusahaan besar yang melihara ayam 300.000 harus punya rumah potong sendiri, tapi berlaku hanya satu tahun ke depan. “Tapi dengan catatan pemerintah akan buat tim analisa, tapi sudah terbentuk atau belum kita belum tahu. Keseimbangan supply-demain diatur pemerintah, dengan catatan harus ada masukan dari tim analisa yang mengihitung kebutuhan dan produksi, tapi sampai sekarang hitungannya tidak ada. Jadi sampai sekarang banyak Permentan yang belum diimplementasikan,” tambahnya. SY