Swadayaonline.com - Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Ketindan, sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) Penyuluhan Badan Penyuluhan dan Pengambangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP) Kementerian Pertanian (Kementan) belum lama ini mendapatkan peringkat ke-2 dari Kementan sebagai UPT Kelembagaan Pelatihan dan juara keterbukaan informasi publik lingkup UPT se-Kementan. Untuk lebih membangun karakter dan integritas, BBPP Ketindan mengadakan acara “Capacity Building Satuan Pelaksana (Satlak) Pengendalian Internal (PI) 2017". Kegiatan tersebut untuk membangun integritas program dan pelayanan pertanian yang bersih dan bebas pungli. (15/5/2017)

Kepala BBPP Ketindan, Djajadi Gunawan saat membuka acara diskusi mengatakan sekarang ini kebijakan Kementan dalam pengawasan harus lebih melekat disetiap satkernya. Pengawasan kinerja dari luar akan berhubungan dengan pengawasan dari dalam, mulai dari perencanaan dan evaluasi. “BBPP Ketindan termasuk salah satu Sistem Pengendalian Internal (SPI) yang cukup baik dari penilaian Kementan,” tegasnya.

Djajadi mengungkapkan, setiap kepala bidang program dan seksi selalu monitor dan mengevaluasi kegiatan program yang telah direncanakan, sehingga tidak ada program yang dibohongi karena selalu dipantau pelaksanaannya. “Saya sebagai pimpinan membuat aturan itu agar semua dilaksanakan sampai bagian paling bawah. Untuk mengetahui kapasitas dan penilaian kegiatan BBPP Ketindan, kita ada monitoring dan evaluasi, setiap yang mengikuti pelatihan diharuskan memberikan saran mengenai pelayanan yang telah diberikan sehingga monitoring dari luar bisa terjadi,” tambahnya.

BBPP Ketindan juga mempunyai program P10M yaitu pertemuan 10 menit setiap minggu untuk evaluasi pekerjaan yang belum selesai dan menyelesaikan apa yang belum selesai. Dengan demikian, menurut Djajadi, pelayanan peserta diklat akan lebih baik, pengawasan dan pelayanan internal menjadi semakin solid dan memudahkan saya sebagai pimpinan mengetahui lebih cepat kekurangan yang terjadi dan bisa langsung diperbaiki.

Auditor Senior Investigasi Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian, Dr. Heni Nugraha dalam diskusinya mengatakan bahwa dari hasil penilaian SPI Kementan, BPPSDM Pertanian memperoleh peringkat ke-3 dalam hal pelayanan. Kementan sendiri sudah melakukan berbagai upaya untuk menangani masalah pungli yaitu melalui UPG, WBS, Palaporan, SMS Center, MoU, budaya anti korupsi, lingkungan pengendalian dan apresiasi.

Dalam membangun program dan pelayanan pertanian berintegritas menuju lumbung pangan dengan spirit totalitas melalui program Protani yaitu beribadah, bekerja, belajar, berkarya dan berbagi dalam program dan pelayanan pertanian. Dengan demikian diharapkan bisa mengendalikan pungli dilapangan sehingga program pemerintah untuk swasembada yang telah ditentukan waktunya bisa tercapai.

Untuk mewujudkan semua itu menurutnya dibutuhkan tenaga dan sumber daya manusia, yang perlu diberdayakan lebih optimum yaitu dengan kebersamaan konsep. Sehingga bisa menuju good governance yaitu pelayanan prima tanpa pungli. “Karena bekerja bukan hanya dibutuhkan profesionalitas saja, tetapi juga dilandasi dengan integritas dan proaktif,” tegasnya.

“Setiap menjalankan program kerja pasti ada masalah, maka permasalahan tersebut perlu di mapping agar bisa dicari solusinya. Untuk mencapai tujuan lumbung pangan, harus ada integritas dan pemerintah sudah menguatkan integritas tersebut bahkan saat pegawai berjanji menjadi PNS,” ujar Heni Nugraha. SY