Swadayaonline.com - Hadirnya 15 perusahaan berkapasitas 270 juta butir/tahun, belum lagi ada beberapa perusahaan swasta yang memproduksi sendiri yang dari sisi aturan tidak boleh diperdagangkan. Tahun ini produksi benih diperkirakan mencapai 118,8 juta butir yang bisa dipergunakan untuk menanam 633.000 ha, membuat perbenihan kelapa sawit di Indonesia sangat bagus dan prospektif. Hal tersebut diungkapkan Dirjen Perkebunan, Bambang, pada pembukaan diskusi “Prospek Benih Sawit 2018″ dan peluncuran buku “ I am Proud to be an Palm Oil Breeder” karya Razak Purba.

Kerjasama yang baik antara penangkar benih dan industri benih sawit diharapkan dapat diteruskan dalam rangka peremajaan kelapa sawit rakyat yang mendapat dana dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit. Tahun ini BPDPKS mentargetkan 20.780 ha sedangkan permintaan yang masuk ke Ditjebun 34.321 ha.

Mulai sekarang harus dipersiapkan kebutuhan benih untuk tahun depan. Dari 4,7 juta ha kebun kelapa sawit rakyat saat ini ada 2,4 juta ha wajib direplanting. Bila target BPDPKS hanya 20.000 ha/tahun maka akan lama sekali selesainya. “Karena itu saya minta ke depan dana BPDPKS ditargetkan 100.000 – 300.000 ha/tahun sehingga cepat selesai,” katanya.

Maraknya penggunaan benih ilegitim membuat seolah-olah terjadi ketidak adilan pada industri kelapa sawit karena TBS dari kebun rakyat dihargai rendah. Perusahaan juga harus menghitung untuk ruginya sehingga tidak bisa menyamakan harga TBS yang berasal dari bibit yang legal dan ilegal. “Kedepan kita sudah tetapkan jangan ada pengembangan kebun kelapa sawit baru kalau tidak ada benih yang bermutu,” katanya. Bambang juga membantah maraknya penggunaan benih illegal pada masa lalu karena unsur kesengajaan oleh pemerintah.

“Pengembangan kebun kelapa sawit diawali dengan program PIR. Setelah swasta terlibat maka pengembangannya sangat cepat. Melihat petani plasma kesejahteraannya meningkat, maka masyarakat sekitar perkebunan yang tidak ikut menjadi plasma ikut-ikutan menanam sawit. Mereka menggunakan bibit dari kebun tetangga dan membeli dari sumber yang tidak jelas,” katanya.

Masyarakat menanam kelapa sawit dimana-mana tanpa sepengetahuan bupati, gubernur dan aparat ditjenbun. Dari 2,4 juta ha kebun kelapa sawit rakyat saat ini ada 300.000 ha yang mendesak direplanting karena sudah tua. Karena itu program peremajaan menyasar kebun rakyat yang menggunakan benih tidak jelas baik pada fase TBM maupun TM sepanjang petaninya mau.

Bambang juga minta supaya produsen dan penangkar benih mempersiapkan diri untuk program replanting tahun depan. BPDPKS diminta segera mengeluarkan target peremajaan tahun depan sehingga kebutuhan benihnya bisa dipersiapkan. “Benih kelapa sawit berbeda dengan benih padi dan jagung. Pemenuhan kebutuhan tidak bisa dilakukan mendadak. Perlu waktu satu tahun untuk mempersiapkan benih, persiapkan sekarang untuk ditanam tahun depan,” katanya.

Target tahun ini sebesar 20.780 terlalu kecil dan yakin bisa diselesaikan. Penanaman akan dimulai pada saat musim hujan bulan September dan Oktober. “Kita akan realisasikan secepatnya,” katanya. Saat ini alokasi dana BPDPKS untung replanting masih kecil dan dikesankan seolah-olah tidak mampu dicapai. BPDPKS masih fokus pada biodiesel. Saat ini harga CPO cenderung membaik sehingga alokasi untuk replanting diharapkan semakin meningkat. Tahun depan diharapkan alokasi dana replanting mencapai 50% dari alokasi pembiayaan BPDPKS. SY