Swadayaonline.com - Masyarakat Perbenihan dan Perbibitan Indonesia (MPPI) berkeinginan Indonesia dapat menjadi soko guru atau kiblat perbenihan dan pembibitan dunia. Hal tersebut diungkapkan oleh Ketua Umum MPPI Herman Khaeron dalam konferensi pers menjelang pengukuhan Dewan Pengurus Pusat MPPI periode 2017-2022 pada 21 Agustus 2017 di Jakarta yabg mengusung tema " Peran Strategis MPPI dalam Pengembangan Teknologi Perbenihan dan Perbibitan Nasional. (15/8/2017)

Herman Khaeron mengatakan, tidak mustahil Indonesia akan menjadi soko guru atau kiblat perbenihan dan pembibitan dunia. Maka tekad MPPI ke depan yaitu mewujudkan kedaulatan benih dan bibit nasional yang penuhannya tidak hanya untuk bibit dalam negeri, juga memenuhi kebutuhan dunia.

Menurutnya kebutuhan benih dalam negeri saat ini masih terbatas. Padahal potensi permintaan benih sangat besar. Luas daratan Indonesia mencapai 1,9 juta Km2 tau 190 juta hektare (ha). Adapun luas lautan sekitar 580 juta hektar. “Jadi lebih luas kawasan laut ketimbang daratan. Apalagi keuntungan Indonesia beriklim tropis. Setiap saat dapat memproduksi pangan dan benih pasti sangat dibutuhkan,” terangnya.

Saat ini ketersediaan benih jagung seret, padahal pemerintah sedang menggalakan program perluasan lahan penanaman jagung pada 2017 sebesar 3 juta ha, namun benihnya tidak ada di lapangan. Imbasnya harus impor benih dari luar negeri. Selain itu, tanaman tebu untuk kegiatan bongkar ratoon secara serentak benihnya tidak tersedia dalam jumlah banyak.

Parahnya lagi, menurut Herman Khaeron di sektor perunggasan, produsen masih mengimpor sumber bibit atau grand parent stock (GPS). Kedepan impian kita  dapat menyediakan bibit GPS lokal. Karena benih menjadi vital dalam peningkatan produksi pangan dimasa mendatang. Sementara itu, negara lain benih menjadi prioritas nomor satu didalam penyediaan pangan. “Tanpa ada benih, maka tidak ada pangan, sehingga tidak bisa mewujudkan kedaulatan pangan. Ada benih, pasti ada pangan,” tambahnya.

Mengenai beredarnya benih sawit ilegal terutama di wilayah perbatsan, MPPI akan memberikan notifikasi kepada pemrintah. Karena semua benih yang masuk dalam negeri ada peratiran perundang-undangananya yaitu harus melalui uji karantina, harus ada jaminan mutu dari negara pengirim, serta aturan atas penggunaan juga atas rekomendari Litbang.

Maman Suherman, Sekretaris Jenderal MPPI mengatakan, Indonesia memiliki potensi yang besar untuk mengembangkan benih dan bibit, namun tidak didukung dengan teknologi yang mumpuni. “Kita memiliki potensi plasmanutfah begitu besar, tetapi dalam pengembangan teknologi masih kalah bersaing dari produk luar negeri,” tàmbahnya.

Menurutnya, kendala yang dihadapi Indonesia saat ini adalah jenis produknya yang kurang beragam, dan volumenya yang masih kurang. Hal tersebut menyebabkan banyak perusahaan multinasional yang menggunakan benih sumber impor. "MPPI ingin membangun sistem perbenihan nasional menjadi lebih maju dan bisa bersaing dengan negara lain. Peran organisasi ini nantinya bisa bermanfaat langsung kepada masyarakat maupun memberikan saran kepada pemerintah dalam memutuskan suatu kebijakan demi kemajuan perbenihan Indonesia," ujarnya. SY