Swadayaonline.com - Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Pertanian (BBP2TP) sebagai unit kerja vertikal Badan Litbang Pertanian, Kementerian Pertanian termasuk dalam kelompok lembaga pemerintah yang memberikan pelayanan umum bagi masyarakat. Pelayanan umum yang dimaksud adalah pelayanan jasa informasi teknologi inovatif pertanian.

Berbeda dengan layanan pelayanan administrasi seperti yang dilakukan lembaga publik lain di bawah Kementan misalnya Badan Karantina Pertanian. Sebagai upaya peningkatan pelayanan publik, BB Pengkajian mengadakan “Public Hearing Standar Pelayanan Publik (SPP)” pada Selasa (21/05/2019).

Pada kesempatan ini, hadir pula Kepala Ombudsman RI Perwakilan Jakarta Raya, Teguh P. Nugroho yang didampingi oleh Kepala Keasistenan Bidang Pencegahan, M. Arif Wibowo. Kepala Ombudsman mengapresiasi acara public hearing tersebut. Menurutnya, pelayanan publik adalah esensi hadirnya negara di tengah masyarakat.

Beliau menambahkan yang dilakukan BB Pengkajian sudah luar biasa dalam menjawab kebutuhan masyarakat. “Selama ini sosialisasi layanan dirasakan masih perlu ditingkatkan agar masyarakat makin mengenal BBP2TP,” ungkapnya. Untuk itulah, public hearing ini dilakukan sebagai salah satu wujud sosialisasi pelayanan umum BB Pengkajian. Yang hadir pada hari ini tidak hanya berasal dari Pemda setempat (Kota dan Kabupaten Bogor) dan perwakilan UK/UPT Balitbangtan lingkup Cimanggu, namun juga pelaku agribisnis, Kelompok Wanita Tani (KWT) serta perwakilan perguruan tinggi dan sekolah menengah/sekolah dasar sebagai pengguna jasa tetap BBP2TP.

Kepala BBP2TP, Haris Syahbuddin dalam dalam sambutannya menuturkan BBP2TP memandang penting peningkatan layanan bagi publik, baik internal maupun eksternal menuju layanan prima Badan Litbang Pertanian untuk masyarakat. “Kecepatan layanan jadi target Badan Litbang saat ini,” jelas Haris.

Karena itu Haris menghimbau kunci pelayanan didasarkan pada standar individu yang kuat. Dalam rangkan reformasi birokrasi beliau juga mengungkapkan upaya public hearing juga dilaksanakan serentak di BPTP berbagai provinsi di Indonesia. Salah satu pelaku agribisnis hidroponik dari Bekasi, Ahmad Saepudin, mengemukakan bahwa pengalaman mengikuti layanan pelatihan yang pernah digelar BB Pengkajian tahun 2016 telah membawanya menjadi narasumber yang diundang oleh sekolah-sekolah di Bekasi untuk berbicara tentang hidroponik.

Usaha menanam dan menjual sayuran hidropinik juga masih berjalan baik dan lancar hingga saat ini. “Alhamdulilah, saya masih bertahan dengan memelihara 700 lubang untuk berbagai tanaman sayuran” ucapnya berseri.

Ketua Program Studi Manajemen Informatika, Sekolah Vokasi IPB, Sofiyanti Indriasari, turut mengungkapkan apresiasinya atas pelayanan BBP2TP berkomitmen untuk terus mengawal kerjasama mutual bersama BBP2TP guna mendukung program strategis Kementan melalui implementasi kegiatan teknologi informasi dan komunikasi. SY/HMSL