Swadayaonline.com - Pemerintah telah melakukan deregulasi tata niaga beras yang berkadilan bagi petani, pelaku usaha, dan konsumen melalui Permendag No.57/M-DAG/PER/8/2017 tentang penetapan Harga Ecerah Tertinggi (HET) beras yang berlaku sejak 1 September 2017 dan Permentan No.31 tahun 2017 tentang kelas mutu beras

Berjalannya peraturan tersebut ternyata banyak permasalahan yang terjadi dilapangan baik pada usaha penggilingan padi maupun pelaku usaha sebagai produsen beras, hal tersebut bisa dikarenakan dampak dari regulasi bahkan ketidakmengertian peaku usaha dalam menjalankan peraturan pemerintah tersebut.

Agar kebijakan pemerintah berjalan seirama antara petani, dan pelaku usaha, Badan Ketahanan Pangan (BKP) Kementerian Pertanian melakukan sosialisasi terhadap isi peraturan tersebut kepada 250 anggota Pengusaha Beras Indonesia (Perpadi) dari wilayah Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jogya, dan Sulawesi Selatan. (26/10/2017)

Kepala BKP, Agung Hendriadi dalam sambutannya yang disampaikan oleh Kepala Pusat Distribusi dan cadangan Pangan, Riwantoro mengatakan tujuan sosialisasi Permentan dan Permendag mengenai kelas mutu beras dan HET untuk meningkatkan pemahaman kepada pelaku usaha beras agar dapat menjaga komitmen untuk mendukung upaya stabilisasi harga dan pasokan pangan pokok dan strategis salah satunya beras.

Menurutnya, kegiatan ini sangat penting untuk menjaga stabilisasi harga dan pasokan beras dalam upaya pembangunan ketahanan nasional. “Dalam tiga tahun terakir berbagai upaya telah dilakukan untuk mengendalikan harga pangan dan secara signifikan telah menunjukkan keberhasilannya seiring menurunnya harga komponen bahan pangan terhadap inflasi,” tambahnya.   

Sosialisasi ini menurut Riwantoro akan terus dilakukan di beberapa senra padi lainnya. Sosialisasi juga bertujuan untuk membangun komunikasi kepada pelaku usaha agar persoalan kedepan bisa diselesaikan efektik. “Kebijakan terkait HET ini baru berjalan satu bulan lebih, tentu ada ada saja masalah yang terjadi. Setelah melihat perkembangan nantinya, suatu saat kebijakan tersebut mungkin ada yang perlu dievaluasi,” ujarnya.

Riwantoro megungkapkan bahwa dengan adanya HET, saat ini harga beras masih stabil dan terkontrol. Dengan sosialisasi, suatu saat pasti akan ada kestabilan, karena kita baru mulai. “Kita lihat penjual beras  di Jakarta mengejar gabah sampai ke daerah, sehingga nantinya ada pengurangan rantai pasok, sehingga harga bisa lebih efisien,” tegasnya.

Kasubdit Hasil Pertanian dan Peternakan Direktorat Bahan Pokok dan Penting Ditjen Perdagangan Dalam Negeri Kemendagri, Tirta Karma Sanjaya mengatakan HPP diberlakukan lebih fokus pada pembelian pengadaan pemerintah oleh Bulog, sedangkan HET untuk pelaku usaha secara keseluruhan. Dengan sosialisasi dan forum diskusi ini, nantinya menjadi bahan kebijakan yang akan dievaluasi sewaktu-waktu. “Diskusi ini tidak hanya terkait masukan yang tidak normatif, tapi kita akan mencari fakta untuk dirapatkan dan dibahas untuk mendapatkan harga yang sesuai yang akan diambil sebagai kebijakan,” ujarnya.

Ketua Umum Perpadi, Sutarto Alimoeso mengungkapkan kegiatan ini sangat bermanfaat, karena setiap kebijakan pemrintah harus diketahui secara jelas agar tidak terjadi implementasi yang melenceng dilapangan serta tidak ada masalah. Keputusan pemerintah itu tepat tidaknya tergantung waktu, juga ketetapan ini satu dengan yang lain apakah sudah singkron.

Perpadi menilai HPP dan HET harga beli Bulog saling mempengaruhi, tentu kita usulkan duduk lagi bersama dan mebahas satu persatu agar nanti dilapangan tidak ada “tabrakan”. Dengan HET, selama ini petani justru menikmati harga gabah menikmati petani tetapi terlalu tinggi, dan penggilingan padi kecil tidak mampu mengejar untuk mendapatkan harga beras medium.

“Mestinya harga gabah itu kisaran Rp. 4.600-4.700, tapi nyatanya sekarang diatas Rp. 5000, sehingga dampaknya pada penggilingan padi kecil yang biasa produksi padi medium. Dengan harga gabah tersebut, untuk membuat beras premium penggilingan kecil belum bisa kesana,” tambahnya. SY