Optimalisasi Kelembagaan Penyuluhan Mendukung Korporasi Petani

udin abay | Jum'at, 10 November 2017 , 13:03:00 WIB

Swadayaonline.com - Minimnya jumlah penyuluh pertanian di Indonesia, mendorong Kementerian Pertanian untuk menambah penyuluh swadaya di daerah dalam mendukung 11 komoditas nasional. Saat ini jumlah penyuluh yang tersedia mencapai 25.464 orang ditambah dengan THL TB PP 19.176 orang dan penyuluh swadaya sekitar 22 ribu orang. Dari total penyuluh yang ada, jumlahnya masih sangat kurang dibandingkan dengan jumlah desa yang ada di Indonesia.

Kepala Pusat Penyuluhan Pertanian pada kegiatan Konsolidasi Audit dan Evaluasi Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian Melalui Dana Dekonsentrasi Tahun 2017 di Surabaya, idealnya 1 desa ditangani 1 penyuluh, tapi pada kenyataannya masih banyak didaerah yang penyuluhnya menangani 2 desa, bahkan ada yang 3 sampai 4 desa. "Sehingga harapan Kementan adalah bisa ditambahnya penyuluh swadaya diberbagai daerah agar program pemerintah dalam mendukung swasembada nasional bisa segera terwujud," tambahnya.

Penyuluh pertanian dihadirkan sebagai satu kesatuan untuk memperkuat sistem penyuluhan mulai dari kelembagaan, ketenagaan, penyelenggaraan, pembiayaan, sarana prasarana berupa pendampingan dan supervisi kepada petani. Setidaknya dilakukan dua minggu sekali di tiap kelompok tani. Disamping itu pentingnya optimalisasi kelembagaan penyuluhan di setiap kecamatan atau BPP sebagai posko program pelaksanaan kegiatan dan pusat data informasi bagi petani.

Disini pentingnya pengawalan dan pendampingan terhadap petani sangatlah penting menyangkut pembentukan korporasi petani atau kelembagaan petani beserta pengelolaan manajemennya. Seperti Unit Pengelolaan Jasa Alsintan, Kelompok Usaha Bersama, Lembaga Keuangan Mikro yang belum maksimal hingga saat ini pertumbuhan dan pengelolaannya.

Keterkaitan dalam pengelolaan korporasi ini bukan saja dari penyuluh, tetapi juga pihak swasta yang bisa memberikan bantuan permodalan, kemitraan usaha untuk jaminan pasar dan Perbankan Asuransi.

Sementara itu serapan anggaran dekonsentrasi pertanian tahun 2017 menurut Kapusluh telah terserap 70% dari total 531 miliar dan mengalami kenaikan sebesar 3% dibandingkan tahun 2016. Serapan anggaran ini didorong kepada pemberdayaan penyuluh pertanian swadaya dan telah berjalan sesuai dengan rencana.

"Sisa waktu 2 bulan ini akan digunakan semaksimal mungkin sampai akhir tahun 2017 untuk mencapai target yang diharapkan oleh pemerintah terutama 11 komoditas yang menjadi perhatian pemerintah," ujarnya. SY/YNI