Swadayaonline.com - Untuk mengisi cadangan beras pemerintah sekaligus  menjaga harga gabah tidak jatuh menjelang dan  saat panen raya, Pemerintah melalui Tim Sergab melalukan pembelian langsung gabah petani dilapangan.

"Serab gabah yang kami lakukan ini agar petani tidak sengsara. Kalau petani sengsara dan tidak mau menanam karena rugi, bangsa ini mau makan apa!" kata Agung Hendriadi, Kepala Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian kepada pers seusai menginisiasi traksaksi pembelian gabah di tiga lokasi di provinsi Nusa Tenggara Barat, Rabu (7/3). 

Ketiga lokasi sergab yang dikunjungi adalah : desa 
Darmasari, Kec. Sikur dan desa Senyiur, kecamatan Keruak Kab. Lombok Timur, dengan harga gabah kering panen Rp. 4.300,-/kg. Sedangkan di desa Senteluk, kecamatan Batulayar, kabupaten Lombok Barat pembelian dilakukan dengan harga Rp. 4.300,-/kg/gkp.

Agung yang juga Ketua I Pelaksana Sergab  mengingatkan kepada para petani, agar kalau ada daerah-daerah yang akan melakukan panen, petani dan dinas agar lapor ke Dandim, untuk segera  dilakukan pembelian gabah oleh Dandim dan diteruskan ke Bulog, sehingga tidak jatuh ke tangan tengkulak.

Penyerapan gabah menurut Agung, sangat penting untuk memperkuat cadangan beras pemerintah yang disimpan di gudang Bulog. Pemerintah  menargetkan, penyerapan beras 2,2 juta ton sampai Juni 2018. 

Melalui kegiatan Sergab, pemerintah provinsi NTB optimis target yang ditetapkan sebesar 58.873 ton beras sampai akhir Juni 2018 akan tercapai.

"Melalui koordinasi yang baik dengan pihak-pihak terkait, seperti TNI, Bulog, BRI dan gabungan kelompoktani, kami optimis target akan tercapai," kata Kepala Dinas Ketahanan Pangan NTB, Budi Septiani. 

Sedangkan H. Abd. Muas, Ketua Gapoktan Sejahtera Mandiri mengatakan "Kami sangat berterimakasih pemerintah membeli gabah kami, karena kalau pemerintah tidak turun tangan melakukan pembelian, kami akan dirugikan, karena harga akan jatuh ketangan tengkulak yang mulai berkeliaran," ujar Abd. Muas.

Kegiatan sergab ini  juga dihadiri Sekretaris BKP, TNI (Komandan Kodim), Babinsa, Kadivre dan Kasub divre Bulog, BRI, Kepala Dinas Ketahanan Pangan provinsi dan Kabupaten, BPTP dan para petani yang tergabung dalam gabungan kelompok tani. SY/HMS