Swadayaonline.com - Kementerian Pertanian (Kementan) terus melakukan berbagai upaya strategis dalam meningkatkan produksi pertanian, khususnya padi. 

Di antaranya dengan menggencarkan perluasan areal dan percepatan tanaman, menggalakan program bantuan pompanisasi, perbaikan tata kelola pupuk bersubsidi, termasuk menggejot kompetensi sumber daya manusia pertanian.

Hal tersebut dilakukan guna meningkatkan produksi padi, menjawab ancaman kekurangan pangan utamanya beras sekaligus mewujudkan swasembada. 

Selain peningkatan produksi, Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, juga mendorong agar penyerapan gabah petani dengan harga yang menguntungkan terus digencarkan, terlebih saat memasuki panen raya. Hal tersebut perlu dilakukan guna menjaga stabilitas harga sekaligus menekan impor beras.

"Apakah kita mau impor lagi? Kita kan sudah stop impor nih dan jangan sampai berikutnya terjadi impor lagi. Bulog harus bergerak cepat, kami harap betul bulog bergerak, kenapa? Kalau ini terus menerus seperti ini kapan selesainya itu impor beras dan jagung," ujar  Amran, Senin (22/04/2024).

Amran ingin petani tidak merugi karena hasil panen lebih murah dari biaya ongkos produksi. Karena itu, Mentan berharap petani terus didampingi agar ke depan bisa meningkatkan produksi.

Karena itu, Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Pertanian (BPPSDMP) Kementan, Dedi Nursyamsi, dalam berbagai kesempatan mendorong dan mengawal SDM pertanian agar  bergerak bersama untuk meningkatkan produktivitas dan produksi pertanian, khususnya padi yang menjadi bahan pangan pokok masyarakat di Indonesia.

“Kami terus menggenjot peningkatan kompetensi SDM pertanian, agar mereka semakin mumpuni dalam mengelola pupuk subsidi dan meningkatkan produksi padi termasuk jagung nasional, dalam upaya peningkatan kesejahteraan petani,” sebut Dedi.

Sementara itu, Kepala Pusat Pelatihan Pertanian  Muhammad Amin, dalam FGD penyaluran pupuk bersubsidi yang diadakan oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kalimantan Utara (Kaltara) pada Selasa (23/04/2024), menyebut bahwa defisit produksi beras secara nasional pada Januari - Februari 2024 mencapai 1.22 juta ton. 

"Bahkan secara khusus Provinsi Kaltara pada tahun 2024 mengalami Defisit 22.7 persen jika dibanding tahun 2023," ujar Amin. 

Menurutnya, kondisi tersebutlah yang menyebabkan harga beras terus naik. Perlu upaya ekstra ordinari mengatasi permasalahan tersebut.

Kepala Dinas Pertanian Heri Rudiyono mengatakan, point krusial peningkatan produksi padi salah satunya adalah pengaturan Pupuk. 

"Kita akan tata ulang penyaluran pupuk subsidi. Pengecer, penyuluh pertanian, dan pihak terkait harus bekerja secara simultan, sehingga penyebaran pupuk bisa tepat sasaran,” ujar Heri.

Untuk diketahui, pemerintah kini telah menetapkan alokasi pupuk bersubsidi anggaran 2024 sebanyak 9,55 juta ton atau senilai Rp 54 triliun. 

Ketentuan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian.

Serta tertuang dalam Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 249/KPTS/SR.320/M/04/2024 tentang Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2024.

Ketentuan tersebut diterbitkan menimbang adanya degradasi lahan pertanian serta untuk melakukan perbaikan tata kelola pupuk bersubsidi, mulai dari jenis, peruntukan, dan penetapannya.

Dalam peraturan dan keputusan menteri teranyar tersebut, disebutkan bahwa petani yang berhak mendapatkan alokasi subsidi pupuk adalah petani yang menggarap sembilan komoditas yaitu padi, jagung, kedelai, bawang merah, bawang putih, cabai, kopi, tebu rakyat dan kakao.

Selain itu, berdasarkan Keputusan menteri yang berlaku mulai 17 April 2024, disebutkan pupuk bersubsidi diperuntukan bagi petani yang diusahakan maksimal mengelola lahan 2 Ha.  Termasuk di dalamnya petani yang tergabung dalam Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Alokasi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun 2024 tersebut dialokasikan untuk 34 provinsi di Indonesia. 

Salah satunya adalah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara), yang dialokasi sebanyak 7.937 ton pupuk bersubsidi dengan komposisi 2.900 ton urea, 4.472 ton NPK, dan 565 ton NPK Formula Khusus. CHA