Swadayaonline.com - Pemasaran produk pertanian yang dihasilkan oleh para produsen dan petani lokal Bali sering mengalami hambatan dan kendala disaat panen raya sehingga produksi meningkat, sedangkan permintaan cenderung tetap yang diikuti dengan gaya para spekulan yang mempermainkan harga terutama pada produk pertanian segar.

Pemerintah Provinsi Bali dalam hal ini Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali, Ir. Ida Bagus Wisnuardhana, M.Si didampingi Petugas Penyuluh Pertanian Madya, Ir. I Putu Karyana, MMA menyampaikan hal-hal yang terkait dengan upaya membantu produsen dan petani disisi pemasaran, telah menerbitkan Peraturan Gubernur Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pemasaran dan Pemanfaatan Produk Pertanian, Perikanan dan Industri Lokal Bali, sebagaimana diatur dalam Pasal 14 bahwa Pemda Bali dan Pemkab/Kota mendorong terbentuknya kelembagaan bagi para petani untuk membentuk Kelompok Usaha Produktif, Koperasi, atau Badan usaha. 

Adapun keterlibatan Kelompok Usaha Produktif lebih lanjut diatur dalam Pasal 18 bahwa dalam hal pihak pembeli (hotel, restoran, katering, toko modern) membeli produk petani secara tunda bayar, wajib melakukan pembelian melalui Perusahaan Daerah yang dalam hal ini adalah Perusahaan Daerah Provinsi Bali. Selebihnya juga menyampaikan beberapa hal yang terkait dengan keberadaannya telah melaksanakan pembinaan budidaya tanaman yang baik dan benar, penanganan OPT secara terpadu yang ramah lingkungan, penanganan pasca panen serta telah melengkapi petani dengan surat keterangan produk berupa surat registrasi kebun maupun sertifikat prima maupun organik.

Terkait hal percepatan implementasi Pergub 99 tahun 2018 melalui Perusda Provinsi Bali bersama dengan OPD terkait melakukan kegiatan Temu Pasar (Buyer Meet Farmer Coorporatives) yang dilaksanakann pada tanggal 21 Januari 2020 bertempat di Bukit Pemukuran Banjar Dukuh, Sibetan, Bebandem, Karangasem melibatkan beberapa kelompok tani milenial yang tergabung dalam PMK ( Petani Muda Keren ) Bali yang menghasilkan produk seperti salak, jeruk, anggur, mangga, durian, adpokat, sayur-sayiran dan empon-empon dengan mengundang buyer yang terhimpun dalam kelembagaan Paskomnas (Pasar Komoditi Nasional) yang berlokasi di Tanggerang, Palembang dan Surabaya. Dalam hal ini Pimpinan Paskomnas (Bpk Hartono) dengan mengajak 7 orang buyer menyampaikan beberapa masukan terhadap keberadaan Produk lokal Bali yang akan memasuki Paskomnas dipersyaratkan seperti mempriotaskan branded, grading, kontinyuitas, teknologi budidaya tanaman diluar musim, menciptakan kualitas yang lebih baik lagi dari sekarang serta menciptakan nilai tambah terhadap produk yang tidak terserap oleh pengguna produk 

Dalam upaya membenahi kondisi tersebut, maka para petugas Penyuluh Pertanian Bali diberikan tugas untuk membenahi manajemen di bidang budidaya tanaman dengan beberapa strategi agar posisi tawar petani yang lebih kuat dan berkelanjutan. Posisi tawarnya terhadap produk tersebut agar memenuhi standar kuantitas, kualitas dan kontinyuitas. 

Tentunya hal ini dapat diwujukan apabila dalam satu wilayah dengan jumlah petani tertentu agar diatur pola tanam dan pola pemeliharaan tanaman dengan mengadopsi teknologi yang memadai, sehingga memenuhi standar disisi ketersediaan. Hal lain yang lebih penting adalah adanya kesepakatan di intern kelompok tani berupa komitmen bersama dengan membentuk suatu wadah pemasaran bersama melalui koperasi dan juga nantinya sebagai wadah dalam memenuhi kebutuhan petani baik berupa modal maupun sarana produksi dan sekaligus sebagai wadah untuk pemasaran bersama. 
Terkait dengan akses pembiayaan akan diberikan selama petani memiliki surat keterangan/rekomendasi yang telah tergabung dalam koperasi dan patuh terhadap kesepakatan harga batas atas dan bawah. Disamping itu buyer dan industri yang menyerap hasil dari petani akan diberikan juga kredit modal kerja dari Perbankan berupa KUR diberikan bekerjasama dengan BRI, BPD Bali dan dikoordinasikan melalui Bank Indonesia. SY/LNE