Swadayaonline.com - Kementerian Pertanian RI mengembangkan Komando Strategis Pembangunan Pertanian [Kostratani] untuk memperkuat peran penyuluhan di tingkat kecamatan melalui Balai Penyuluhan Pertanian [BPP]. Tujuannya, tidak bertujuan menghilangkan peran dan tugas BPP sebagai koordinasi pembangunan pertanian. Kostratani merupakan program pembaharuan pembangunan pertanian di tingkat kecamatan sebagai locust pertanian berbasis teknologi informasi era 4.0.

"Saya ingin menegaskan di sini tentang hoax yang menyebut Kostratani akan menghilangkan BPP. Itu tidak benar, Kostratani bertujuan menguatkan pembangunan pertanian di tingkat kecamatan dengan memanfaatkan IT era 4.0. Bukan dihilangkan, kalau dihapus maka Kemendagri pun bisa marah," kata Sekretaris BPPSDMP Kementan, Siti Munifah di Yogyakarta, Selasa malam [18/2] pada Pertemuan Sinkronisasi dan Koordinasi Dana Dekon 2020 di Yogyakarta yang dihadiri para kepala dinas pertanian dan pejabat terkait dari 34 provinsi.

Menurutnya, ada lima peran Kostratani yakni sebagai pusat data dan informasi, pusat gerakan pembangunan pertanian, pusat pembelajaran, pusat konsultasi agribisnis, dan pusat pengembangan jejaring dan kemitraan.

Siti Munifah mengingatkan bahwa KostraTani di kecamatan agar segera melakukan updating, verifikasi dan validasi data Sistem Informasi Penyuluhan Pertanian atau Simluhtan terkait dengan data etenagaan dan kelembagaan penyuluhan, data kelembagaan petani dan pengusaha pertanian milenial.

Menurutnya, data penting lain untuk mendukung KostraTani adalah data potensi wilayah, data statistik pertanian menyangkut luas baku lahan sawah, luas areal tanam, produksi komoditas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan dan standing crop, populasi dan produksi peternakan dan komoditas ekspor dan para penyuluh agar memanfaatkan CyberExtension untuk menyusun materi penyuluhan. SY/LNE