Swadayaonline.com - Penyuluh pertanian baik PNS, THL-TBPP maupun penyuluh Pertanian Swadaya, mempunyai peran strategis dalam pelaksanaan tugas pendampingan kepada pelaku utama baik Kelompok Tani (Poktan), Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan), maupun Kelembagaan Ekonomi Petani (KEP) untuk pengembangan agribisnis pedesaan. “Penyuluh salah satu yang menunjang kesuksesan program Kementerian Pertanian (Kementan), termasuk swasembada beberapa komoditas yang saat ini sudah tercapai yaitu padi, jagung, cabai, dan bawang merah,” ujar Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP) Kementan, Momon Rusmono saat acara Penguatan Kelembagaan Penyuluhan Pertanian dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh Pertanian di Hotel Santika, Depok. (1/12/2017).

Momon mengatakan, untuk meningkatan peran dan kualitas penyuluh pertanian untuk mewujudkan program Kementan, pertama dengan medorong aspek kelembagaan yang implementatif yaitu pada Balai-Balai Penyuluhan. “Sesuai dengan surat edaran Kemendagri No.520 tahun 2017 tentang penguatan balai penyuluhan, kita meminta kepada Kepala Dinas diseluruh Indonesia untuk memperkuat balai penyuluhan termasuk Posluhdes (Pos Penyuluh Desa) yang dikelola dan dimiliki oleh pelaku tani.

Penguatan penyuluhan lainnya, menurutnya dari aspek kelembagaan petani yaitu memperkuat Poktan dan gapoktan. Saat ini sudah ada lebih dari dari 550 ribu Poktan dan 62 ribu Gapoktan, dengan semakin bertambah nantinya maka penyuluhan akan semakin efektif  kelompok tani dan gapoktan, lebih 550 ribu dengankan gapoktan lebih 62 ribu. Dengan makin banyak kelompok tani, ada indikasi penyuluhan semakin efektif karena pendekatannya kepada kelompok tani. 

Selain Poktan dan Gapoktan untuk memperkuat kelembagaan ekonomi petani, juga dalam bentuk kelembagaan Badan Usaha Milik Petani (BUMP), Koperasi Pertanian, Kelembagaan Usaha Bersama (KUB). Bila usaha bersama kelompok tersebut sudah kuat dan membentuk korporasi, akan mudah untuk bekerjasama dengan BUMN atau pihak swasta. 

Dari segi aspek ketenagaan, akan dilakukan meningkatkan kompetensi dan profesionalisme penyuluh guna mendukung program Kementan baik komoditas strategis atau komoditas lainnya. Bukan hanya pajale saja, tapi program fokus pengembangan komoditas lainnya seperti rempah-rempah dan lainnya. Peningkatan profesionalisme penyuluh akan lebih disesuaikan dengan sentra di wilayahnya penyuluh berada, serta tugas penyuluh lainnya yaitu menumbuhkembangkan penyuluh swadaya yang berasal dari Poktan atau Gapoktan, guna mengcover kurangnya penyuluh dilapangan ” tegas Momon. 

Untuk aspek penyelenggaraan penyuluhan, Momon mengatakan akan lebih memfokuskan di Balai Penyuluhan. “Kalau penyuluh dan petani bergerak, maka capaian target komoditas strategis bisa tercapai walaupun anggaran BPPSDMP saat ini belum optimal. Perkembagan teknologi informasi menurutnya juga harus diperhatikan, hal tersebut dalam rangka percepatan keberhasilan penyuluhan.
Untuk mencapai capaian target program Kementan untuk komoditas strategis dan lainnya, menurut Momon penyuluh harus selalu siap karena memang sudah menjadi tupoksi mengawal dan mendampingi petani, walaupun penyuluh saat ini sudah bagian dari Dinas Provinsi. “Menyiapkan kesiapan penyuluh yaitu dengan memperkuat kompetensinya juga ketentuan norma, standar, pedoman, sehingga mereka benar-benar bisa mengawal petani untuk mencapai komoditas strategis,” tambahnya.

Saat ini ada 23 ribu penyuluh swadaya yang akan membantu penyuluh yang saat ini masih kurang untuk melakukan pengawalan dan pendampingan kelompok tani. Penyuluh swadaya adalah petani yang berhasil, yang mau menjadi penyuluh. Target penyuluh swadaya BPPSDMP adalah satu desa/kecamatan terdapat satu penyuluh. “Penyuluh swadaya ada 72 ribu, sekarang baru ada 23 ribu, sisa kekurangannya akan terus diusahakan dengan mengangkat penyuluh swadaya dari ketua kelompok tani yang diharapkan menjadi penyuluh swadaya. Ungkap Momon

“Tahun 2017, atas persetujuan Kementan dan DPR, honor dan BOP penyuluh yang awalnya hanya 10 bulan sudah menjadi 11 bulan.  Namun tahun 2018, BOP bisa dibayar12 bulan honornya 11 bulan, namun akan dibayar 12 bulan dalam bentuk lain. Saat ini pemerintah melalui BUMN akan melakukan uji coba membuat kelembagaan ekonomi di 9 Kabupaten di Jawa Barat. Insya Alloh 2018, kelembagaan ekonomi tersebut sudah berjalan,” tegas Momon. SY