Swadayaonline.com - Pembangunan wilayah perbatasan memiliki keterkaitan yang erat dengan misi pembangunan nasional, terutama untuk menjamin keutuhan dan kedaulatan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), pertahanan keamanan nasional, serta meningkatkan kesejahteraan rakyat di wilayah perbatasan. Kepala Badan Litbang Pertanian, Kementerian Pertanian yang juga Ketua Komisi Pengembangan Mekanisasi Pertanian, Muhammad Syakir mengatakan ada paradigma baru pengembangan wilayah perbatasan yaitu dengan mengubah arah kebijakan pembangunan yang berorientasi “inward looking” menjadi “outward looking” sehingga wilayah tersebut dapat dimanfaatkan sebagai pintu gerbang aktivitas ekonomi dan perdagangan dengan negara tetangga.

“Pembangunan pertanian perbatasan dengan menggunakan pendekatan kesejahteraan, namun tidak meninggalkan pendekatan keamanan. Kementerian Pertanian telah menetapkan wilayah perbatasan menjadi lumbung pangan berorientasi ekspor yang bertujuan memenuhi kebutuhan pangan dalam negeri berkelanjutan sekaligus memperkuat daya saing pangan nasional, sehingga mampu memanfaatkan peluang ekspor pangan ke pasar global,” ujar Syakir, pada acara rapat pleno komisi pengembangan mekanisasi pertanian, di kantor pusat Baalitbangtan. (5/12/2017).

Balai Besar Pengembangan Mekanisasi Pertanian (BBP Mektan) Balitbangtan Kementan, sebagai Sekretaris sekaligus Ketua Tim Teknis Komisi Pengembangan Mekanisasi Pertanian telah melakukan kajian pengembangan mekanisasi pertanian untuk wilayah perbatasan. Permasalahan pertanian wilayah perbatasan adalah skala usaha tani yang kecil sehingga tidak efisien, volume mutu dan produk pertanian yang rendah, harga sarana produksi dan upah tenaga kerja relatif mahal, gangguan hama penyakit yang cukup besar, mekanisasi pertanian masih terbatas, biaya transportasi dari produksi ke pasar masih tinggi akibat infrastruktur yang belum memadai, dukungan jaringan irigasi dan drainase terbatas, belum berkembangnya hilirisasi sistem komoditas pertanian, inovasi teknologi yang digunakan masih terbatas.

Menurut Kepala BBP Mektan, Andi Nur Alam Syah, hasil rapat pleno nantinya akan dijadikan dasar kebijakan dan pengembangan mekanisasi pertanian kedepan dan mesin apa yang cocok digunakan untuk wilayah perbatasan. Selain itu melakukan peningkatan kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) daerah perbatasan untuk pertanian modern maupun pengelolaan alsintan baik UPJA maupun kelompok tani melalui pelatihan dan pendampingan secara berjenjang. Mendorong pihak swasta untuk berperan dalam pengadaan alsintan, suku cadang, perbengkelan dan pelatihan, fasilitasi permodalan dan jaminan kredit.

“Pelatihan penerima bantuan baik UPJA maupun kelompok tani, sudah lama dilakukan oleh BBP Mektan. Pelatihan mekanisasi tersebut bukan hanya untuk daerah perbatasan tapi juga daerah lainnya. Bahkan saat ini, sedang dilakukan Training of Trainer (TOT) pelatihan inkubasi bisnis yang intensif sebanyak 40 orang yang pesertanya beberapa wilayah, dengan mengenal karateristik mesin, pengoperasian yang benar, perawatan dan maintenance mesin. Setelah selesai pelatihan, di harapkan bisa menularkan kepada yang lain, sehingga bantuan mesin yang diberikan pemerintah bisa lebih diberdayakan,” ujarnya. SY