Swadayaonline.com - Menteri Pertanian RI Syahrul Yasin Limpo, didampingi Direktur Jenderal Perkebunan bersama jajaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR/BPN), serta Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit, melepas Gugus Tugas Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun, demi memacu akselerasi Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun, di Auditorium Gedung F Kantor Pusat Kementerian Pertanian (16/05).

Berdasarkan catatan Badan Pusat Statistik (BPS), terlihat nilai ekspor minyak kelapa sawit periode Januari-Februari tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar 1,62% dibandingkan dengan nilai ekspor pada periode yang sama di tahun 2022. Hal ini menunjukan komoditas kelapa sawit bisa tetap eksis dan bahkan menjadi penopang komoditas ekspor pertanian.

“Sawit ini dihadapkan dengan berbagai tantangan, ini dapat mengancam masa depan sawit rakyat Indonesia jika tidak segera lakukan suatu langkah komprehensif. Sesuai arahan Bapak Presiden RI, perlu melakukan upaya perbaikan dari sektor hulu perkebunan kelapa sawit rakyat. Oleh karena itu, dalam rangka mendorong hal tersebut, Kementan hadir berikan solusi tepat guna, melalui program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) yang setiap tahunnya ditargetkan seluas 180.000 hektar yang tersebar di 21 provinsi sentra kelapa sawit,” ujar Mentan SYL. 

Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (Mentan SYL), memberikan apresiasi kepada Direktur Jenderal Perkebunan atas ide dan gagasan dalam mengakselerasi program PSR melalui pembentukan Tim Gugus Tugas Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun. 

Mentan berharap gugus tugas ini dapat mendorong akselerasi capaian program PSR sekaligus membantu mengurai permasalahan dan kendala di daerah baik dalam pengusulan maupun dalam pelaksanaan program PSR. “Saya melihat ini signal positif dalam pencapaian program PSR. Oleh karena itu, hari ini secara khusus saya mengajak semua pihak yang terlibat dalam program peremajaan sawit rakyat, khususnya pekebun sawit program PSR seluruh Indonesia menjadikan hari ini sebagai momentum perbaikan tata kelola perkebunan sawit rakyat secara berkelanjutan melalui program PSR sebagai wujud komitmen bersama meningkatkan produktivitas kebun rakyat yang pada akhirnya memberikan peningkatan kesejahteraan pekebun sawit,” harap Mentan SYL.

Mentan SYL menambahkan, kolaborasi semua pihak menjadi kunci yang kita harus ditingkatkan, kita harus peduli terhadap sawit Indonesia agar dapat mencapai angka maksimal produktivitasnya, memperbaiki tatakelola bersama, mendorong kelembagaan pekebun agar kita lebih aktif dalam meningkatkan produksi, nilai tambah dan daya saing kelapa sawit Indonesia atau CPO untuk kita dapatkan devisanya.

Sementara itu, Andi Nur Alam Syah, Direktur Jenderal Perkebunan, mengatakan Gugus Tugas merupakan wujud implementasi secara konkret untuk mencapai target program PSR dengan memberikan masukan dalam merumuskan komitmen dari para pihak yang terlibat program PSR. Sosialisasi, koordinasi, pembinaan, monitoring dan evaluasi dengan para pelaku PSR merupakan agenda penting yang menjadi tugas dari tim Gugus Tugas. 

Andi Nur menjelaskan, melibatkan kurang lebih 30% pegawai Direktorat Jenderal Perkebunan, Gugus Tugas difokuskan pada tahap awal di 8 (delapan) provinsi sentra peremajaan yakni Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Sulawesi Barat, dan Sulawesi Tenggara. 

“Gugus Tugas diharapkan dapat memberikan sumbangsih dan bahu membahu membantu pelaksanaan program PSR agar lebih efisien dan efektif, serta dapat bekerja sesuai dengan perannya masing-masing secara aktif. Sebagai upaya mendukung tim Gugus Tugas, Direktorat Jenderal Perkebunan juga berkolaborasi dan bersinergi dengan Badan Standarisasi Instrumen Pertanian (BSIP) yang berada di 8 (delapan) provinsi sentra peremajaan kelapa sawit untuk turut ambil bagian dalam pelaksanaan PSR,” ujar Andi Nur.

Menurut Andi Nur, Program peremajaan sawit rakyat (PSR) merupakan upaya peningkatan produktivitas melalui penggantian tanaman tua dan tidak produktif dengan benih unggul yang berkualitas, sekaligus juga upaya memperbaiki tata kelola perkebunan kelapa sawit nasional secara umum dan kelapa sawit rakyat secara khusus. Sejak tahun 2017, program PSR telah dilaksanakan di 21 provinsi dan 123 kabupaten sentra kelapa sawit dengan target seluas 180.000 hektar per tahun sesuai arahan Komite Pengarah BPDPKS. “Demi tercapainya realisasi PSR diperlukan upaya percepatan, sehingga target yang telah dicanangkan dapat dicapai sesuai dengan ketentuan peraturan yang telah ditetapkan,” ujarnya. Humas Ditjenbun