Swadayaonline.com - Program Integrated Participatory Development and Management of Irrigation Project (IPDMIP) merupakan proyek yang dilaksanakan khusus di daerah irigasi  untuk mendukung tewujudnya ketahanan pangan melalui peningkatan produktivitas dan pendapatan pertanian berkelanjutan di daerah irigasi.  Proyek ini sumber pwmbiayaannya berasal dari pinjaman pemerintah kepada IFAD, ADB dan AIF yang pengelolaannya bersifat terpadu antar Kementerian /Lembaga  terkait. Yaitu Kementeri PUPR, Kemendagri, Kementerian Pertanian dan Bappenas.  Di daetah,  pembiayaan Proyek ini dilakukan melalui hibah yg didistribusikan dengan menggunakan mekanisme on-granting. (8/1/2020)

Deputi Manager IPDMIP Provinsi Sulawesi Selatan, Ashari, SP mengatakan banyak manfaat yang dirasakan dengan masuknya program IPDMIP di Prov Sulawesi Selatan. Selain itu IPDMIP sejalan dengan program pemerintah provinsi Sulsel yaitu kemandirian benih baik melalui BBI (Balai Benih Induk) maupun peningkatan kapasitas petani penangkar. "Melalui kegiatan yg ada di IPDMIP ini diharapkan seluruh petani menggunakan benih bersertifikat dan para penyuluh dapat meningkatkan kapasitasnya melalui pelatihan dan penyempurnaan materi penyuluhan untuk mendukung tercapainya tujuan proyek ini", tambahnya.

Ashari mengungkapkan tahun 2019 telah memberikan benih untuk 5 kabupaten yaitu Sidrap, Wajo, Bone, Sopeng dan Pinrang selaku lokasi pelaksana IPDMIP tingkat kabupaten di Prov Sulawesi Selatan sebanyak 37.092,75kg atau senilai Rp.452 juta. Untuk tahun 2020, telah disiapkan anggaran Rp. 300 juta bagi 27 penangkar untuk pengembangan benih. Hasil dari pengadaan melalui proses perbanyakan benih tersebut akan diberikan ke petani. Selain itu Dinas Pertanian Provinsi juga akan dilakukan pelatihan rantai nilai dasar agar penyuluh, petani dan pemerintah daerah kabupaten dapat lebih baik memahami posisi petani dalam rantai nilai komoditas yg diusahakannya, sehingga dapat merancang kebutuhan fasilitasi dalam bentuk intervensi yang tepat guna meningkatkan kapasitas petani untuk mengakses pasar. 
Untuk memaksimalkan anggaran dan mesukseskan program IPDMIP, pemerintah Sulsel akan mensosialisasikan lebih awal ke kabupaten agar lebih cepat mengajukan CPCL, sehingga pemerintah daerah provinsi bisa menyediakan benih melalui proses perbanyakan lebih awal. Selain itu juga dilakukan percepatan koordinasi ke kabupaten, agar mempercepat proses kegiatan sehingga diharapkan manfaatnya dapat segera dirasakan oleh petani.

Ashari mengatakan beberapa kendala dalam mempercepat program IPDMIP, salahsatunya tidak adanya anggaran untuk kegiatan operasional dan monitoring. "Anggaran IPDMIP ini hanya untuk kegiatan teknis saja, saya berharap ada anggaran untuk oprasional untuk mempercepat sosialisasi dan monitoring kegiatan ini. Karena untuk tahun 2019 dan 2020 kami belum difasilitasi oleh Pemda untuk anggaran tersebut, jadi tahun 2020 dan selanjutnya kami harapkan ada anggaran dari pusat untuk kegiatan operasional", ujarnya. SY