Swadayaonline.com - Kementerian Pertanian tidak main-main untuk mengelola pupuk bersubsidi. Melalui Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (BPPSDMP), Kementan akan memaksimalkan peran penyuluh untuk membantu petani mengisi eRDKK. Pupuk bersubsidi diharapkan dapat dimaksimalkan, termasuk untuk petani di lokasi IPDMIP.

Hal tersebut diangkat dalam Mentan Sapa Petani dan Penyuluh (MSPP) Volume 44, dengan tema Pengelolaan Pupuk Bersubsidi, Jumat (26/11/2021).

Menteri Pertanian (Mentan), Syahrul Yasin Limpo, menyampaikan jika pupuk yang diminta sebanyak 24 juta ton. Namun, yang disiapkan pemerintah hanya 9 juta ton.

“Jadi yang benar kurang bukan langka. Sudah kurang, ada lagi distributor atau agen yang mungkin nggak benar pula. Dan siapa yang disalahkan, Kementerian Pertanian (Kementan)?" kata Syahrul.

Dengan alasan tersebut Mengingat kekurangan tersebut, Syahrul meminta para Penyuluh Pertanian agar dapat memastikan tidak terjadi kesalahan dalam pendataan penerima pupuk subsidi.

"Kalau sudah kurang rakyat teriak besok jangan lagi salah rencana, jangan lagi salah kasih dan jangan ada PPL atau kadis berbuat salah dengan masalah pupuk subsidi karena itu rawan," kata Syahrul.

Mentan juga meminta penyuluh agar melaporkan jika terjadi kecurangan dalam pendistribusian pupuk subsidi.

"Kalau begitu, yang saya janjian kepada penyuluh kepada kepada kepada dinas yang curang saya suruh tangkap. Kasih saya datanya, jangan fitnah, jangan tuduh. Ini kita bangun demi kepentingan rakyat," tegas Syahrul.

Syahrul juga berharap kepada jajaran Kementan untuk memastikan nama-nama penerima dan tidak menerima pupuk susbsidi agar tidak salah. 

"Kasih tau saya kalau ada pupuk yang lari ke tempat lain. Asal ada datanya, saya pasti sikat," kata Syahrul.

Sementara Kepala BPPSDMP Kementan, Dedi Nursyamsi, meminta penyuluh untuk terus mendampingi petani menyiapkan RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani).

Dedi Nursyamsi menjelaskan, hal terpenting yang harus diperhatikan adalah akurasi data, kecepatan data, dan dikirim tepat waktu.

“Itu menjadi kunci keberhasilan pengelolaan pupuk subsidi. Yang paling penting adalah akurasi lahan. Karena inilah sebenarnya yang menentukan alokasi pupuk nasional kita," tegas Dedi.

Dedi Nursyamsi menambahkan, selain dampingi petani menyusun eRDKK, penyuluh juga harus memastikan agar petani mengaplikasikan PPK dengan benar.

"Yaitu sesuai dengan konsep pemupukan berimbang. Pemupukan berimbang prinsipnya pemberian sejumlah PPK sesuai dengan kebutuhan tanaman dan tingkat kesuburan tanah. Pemupukan berimbang ditujukan agar keseimbangan hara di dalam tanah favorable atau kondusif untuk pertumbuhan tanaman," urainya.

Dedi juga meminta penyuluh menyampaikan ke petani jika stok pupuk bersubsidi yang diberikan pemerintah sangat terbatas. 

"Tahun lalu usulan RDKK kita 24 juta ton pupuk subsidi untuk berbagai komoditas, tapi ternyata pemerintah hanya mampu mengalokasikan 9 juta ton," kata Dedi.

Dedi menyampaikan, kemampuan pabrik pupuk dalam negeri kurang lebih hanya lebih 13 juta ton. Dari 13 juta ton tersebut, sebagian diekspor, digunakan dalam negeri dalam bentuk nonsubsidi, dan sebagian lagi untuk pupuk subsidi.

"Memang kemampuan pabrik kita memproduksi pupuk saat ini memang segitu. Dari 13 juta ton 9 juta untuk pupuk subsidi, sebagian kecil mungkin sekitar 3 juta ton untuk nonsubsidi dan sisanya 1 juta ton itu ekspor," kata Dedi.

Karena itu, Dedi menegaskan pentingnya akurasi data.

"Data petani dan lahan itu mestinya tidak banyak berubah paling juga sedikit. Jadi, para penyuluh silakan gunakan data lama tinggal dicocokan di lapangan," kata Dedi.

Dedi juga berharap pupuk bersubsidi bisa mendukung program-program Kementan. SY/CHA