Swadayaonline.com - Direktorat Jenderal (Ditjen) Perkebunan Kementerian Pertanian bersama Provinsi Bengkulu, melakukan rapat koordinasi dan konsultasi pembangunan perkebunan tahun 2017, OPD Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Bengkulu. Provinsi Bengkulu merupakan salah satu provinsi yang mengandalkan pertumbuhan ekonominya pada sub sektor perkebunan, untuk itu perlu adanya terobosan untuk meningkatkan daya sub sektor perkebunan melalui perkembangan kreativitas daerah. (21/3/2017)

Pada acara tersebut Gubernur dan Kepala Dinas se-Provinsi Bengkulu, Pejabat Eselon II Ditjen Perkebunan, Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit (GAPKI) Provinsi Bengkulu, serta stakeholder lainnya. Direktur Jenderal (Dirjen) Perkebunan Kementerian Pertanian, Ir. Bambang MM, mengatakan Perkebunan merupakan sub sektor strategis yang perlu diperhatikan dari pemerintah pusat maupun daerah karena telah memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi wilayah dan penyerapan tenaga kerja.

Pada tahun 2015 kontribusi ekspor perkebunan 25 milyar US$, dan menyerap tenaga kerja sebanyak 25 juta Kepala Keluarga. Sementara kelapa sawit merupakan penyumbang nilai bagi sub sektor perkebunan yakni 15,3 milyar US$, disusul karet menyumbang 5,6 milyar US$. Bambang menegaskan, ketika pemerintah tidak memberikan dukungan terhadap komoditas perkebunan, sesungguhnya negara mengalami kerugian dalam bentuk kehilangan hasil ketika perkebunan nasional tidak mencapai potensi produksinya.

Dirinya mencontohkan di Provinsi Bengkulu, bahwa pada tahun 2016 saja terjadi kehilangan hasil secara akumulatif terhadap 15 komoditas perkebunan unggulan sebesar Rp. 9,2 trilyun. Sementara jika dilihat perkomoditas nilai kehilangan hasil untuk kelapa sawit mencapai 7,1 trilyun, sementara karet 381 milyar. Jadi dukungan pemerintah pusat maupun daerah terhadap sektor perkebunan merupakan bentuk investasi untuk meningkatkan potensi pendapatan negara.

Pemerintah mengharapkan dukungan semua pihak terhadap pengembangan perkebunan baik itu pemerintah pusat, daerah, perusahaan swasta maupun stakeholder lainnya. Pengembangan perkebunan tidak bisa berlangsung secara parsial melainkan secara kolektif melibatkan kekompakan para pelaku perkebunan.

Dalam pengembangan perkebunan, daerah juga dapat mengembangkan kreativitas dengan merancang pengembangan perkebunan bernilai tambah. Seperti pengembangan kawasan perkebunan yang terkoneksi dengan agroindustri, pengembangan komoditas perkebunan berbasis agrowisata atau organik maupun pendekatan lain yang bisa memberikan nilai tambah selain juga perlunya perhatian Pemda dalam penguatan kelembagaan petani dengan pola satu lembaga satu desa.

Sementara itu Wakil Gubernur Bengkulu mengatakan dunia perkebunan sangat menjanjikan untuk mendongkrak pembangunan daerah. Petani pekebun di Bengkulu sudah melekat dan membudaya serta menjadi profesi sejak jaman dahulu, sehingga ketergantungan terhadap perkebunan sangat tinggi. “2/3 perkebunan yang ada, adalah perkebunan rakyat, maka perlu adanya pembangunan perkebunan yang pro rakyat dan benar-benar pro rakyat tetapi ramah akan investor,” ujarnya.

Hak Guna Usaha (HGU) dilahan petani juga perlu pastikan kepemilikannya dengan tetap memperhatikan aspek lingkungan dan tata ruang. Tanaman perkebunan rakyat juga perlu di revitalisasi, agar produksinya meningkat. Produktivitas dan teknologi pengolahan juga harus ditingkatkan, agar petani bisa mendapatkan nilai tambah dari hasil produksinya. SY