Swadayaonline.com - Subsektor hortikultura yang meliputi komoditas buah-buahan, sayuran, tanaman hias dan tanaman obat berpotensi besar mengisi pasar ekspor dunia. Meskipun saat ini lahan yang digunakan tidak  terlalu luas, namun budidaya hortikultura mampu memberikan penghasilan relatif tinggi dibandingkan menanam komoditas lainnya. Hanya saja, potensi tersebut masih belum digarap optimal. Untuk memacunya, pemerintah mendorong pengembangan hortikultura dengan memanfaatkan fasilitas kawasan berikat plasma hortikultura dengan pendekatan _create share value_ (CSV).

Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Susiwijono, di sela-sela kegiatan _Focus Grup Discussion_ (FGD) bertajuk "Pengembangan Hortikultura untuk Meningkatkan Ekspor dan Ekonomi Daerah" di Kota Madiun (12/8), mengatakan pihaknya terus berupaya mengkoordinasikan Kementerian/Lembaga terkait dan pemerintah daerah untuk lebih fokus menggarap potensi hortikultura. "Ekspor hortikultura kita sangat besar, terutama komoditas buah-buahan yang _share_ nya mencapai 55%. Kita pilih hortikultura karena dalam kompetisi global terbukti kualitas hortikultura kita lebih unggul" ujar Susiwijono di acara yang dihadiri walikota Madiun dan sejumlah kepala daerah tersebut. "Salah satu langkah konkritnya melalui pemanfaatan fasilitas Kawasan Berikat yang sudah diinisiasi oleh Ditjen Bea Cukai Kemenkeu bekerjasama dengan PT Great Giant Pineapple (GGP) Lampung", katanya.

Menurut Susiwijono, selama ini fasilitas yang diberikan untuk kawasan berikat seperti pembebasan fiskal dan non-fiskal lebih banyak dinikmati para pelaku usaha perseroan. "Sekarang petani pun bisa mendapatkan manfaatnya, melalui model kawasan berikat plasma hortikultura. Syaratnya, produk yang dihasilkan harus untuk ekspor," terangnya. "Petani dimitrakan dengan pelaku usaha yang menjadi _off-taker_. Kita sedang merintis kerjasama dengan 13 kepala daerah yang berkomitmen mengembangkan pola ini. Semua K/L terkait kita minta duduk bersama," tambahnya.

Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Heru Pambudi, menjelaskan fasilitas kawasan berikat plasma petani mengkombinasikan antara teknologi dan modal dari perusahaan dengan kepemilikan lahan dan tenaga kerja milik petani. "Secara tidak langsung petani akan mendapatkan insentif berupa peralatan, bibit, alat teknologi dan pupuk yang disalurkan melalui kawasan berikat tersebut," jelas Heru. "Dengan demikian petani bisa menikmati pasar global, perusahaan induk bisa memenuhi supply kontrak-kontraknya, pemerintah daerah juga diuntungkan," tukasnya.

Direktur Jenderal Hortikultura Kementerian Pertanian, Prihasto Setyanto, mengatakan kawasan berikat plasma hortikultura sejalan dengan _grand design_ Ditjen Hortikultura yang kini sedang disusun pihaknya. "Kedepan kami akan kembangkan kawasan hortikultura sesuai skala ekonomi, agroklimat dan kesesuaian lahan. Tidak lagi model kecil-kecil yang tersebar dimana-mana. Contoh manggis, kalau memang skala ekonominya 400 - 500 hektar dan sesuai agroklimatnya, kami akan berikan bantuan ke satu daerah sebanyak itu, lengkap dengan dukungan lainnya seperti benih unggulnya, pengendalian hama penyakit hingga pemasarannya," ujar Prihasto. "Dengan begitu, 4-5 tahun ke depan, pasokan untuk ekspor hortikultura kita semakin eksis dan meningkat," tandasnya optimis. 

Deputi Menko Perekonomian Bidang Koordinasi Pangan dan Pertanian, Musdalifah Mahmud, mengatakan selama ini hortikultura kurang diperhatikan, padahal kontribusinya terhadap ekspor dan penyerapan tenaga kerja sangat menonjol. "Meski anggarannya terbilang paling kecil dibanding subsektor lainnya, namun kinerja ekspornya cukup signifikan dibawah perkebunan dan peternakan. Ini yang akan kita pacu," kata Musdalifah.

Direktur _Government Relations and External Affair_ PT Great Giant Pineapple (GGP) Lampung, Welly Soegiono, menekankan pentingnya pemetaan pasar dan kemitraan dalam pengembangan hortikultura nasional. “Kita produksi apa yang dibutuhkan pasar, bukan memaksa pasar membeli apa yang kita produksi," ujarnya. "Kami di GGP sudah mengembangkan kemitraan berbasis _create shared value_ (CSV) dimana kami tidak hanya berperan sebagai _off-taker_, tetapi juga melakukan pendampingan bagi petani bersama-sama pihak Kementan mulai dari penanaman, perawatan, panen, pengepakan, distribusi hingga pemasarannya. Kami berikan bibit kepada mereka, panduan budidaya tanamnya, dan supervisi di lapangan. Ini untuk menjamin produk yang dihasilkan petani sesuai standard ekspor" beber Welly.

"Sekarang ada13 daerah Kabupaten/Kota  terlibat dalam rintisan kawasan berikat dan 3 Kabupaten sudah siap MOU dengan PT GGP yaitu: Lingga, Bener Meriah dan  Mandailing Natal. Sementara daerah yg lain masih dlm proses survey yaitu: Humbang Hasundutan,  Ponorogo, Jembrana, Blitar, Bondowoso, Nganjuk dan sebagainya” ungkap Welly yang juga sebagai ambassador kawasan berikat bea cukai tersebut. “Bersama Ditjen Bea Cukai, kita juga sudah kembangkan sistem aplikasi eGrower yang mampu memonitor pergerakan hasil produksi, baik yang dijual di pasar lokal maupun untuk keperluan ekspor,” pungkas Welly. SY/HMSH